-- LIFE NO†ES --

JAKARTA - Pemerintah diingatkan untuk tidak memonopoli PT Pertamina (Persero), terkait rencana tender public service obligation (PSO) untuk distribusi bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2009.

"Pemerintah harus terbuka dan transparan dalam tender PSO," kata anggota DPR Komisi VII Suharso, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/12/2008).

Selain itu, kebijakan tender PSO distribusi BBM masih dinilainya belum memuaskan. Pasalnya tender yang hanya berlaku satu tahun, dinilainya tetap menutup keran partisipasi pihak swasta.

"Kalau hanya berlaku satu tahun dan kembali balik modal dengan batas tersebut, sulit dilakukan pihak swasta dibandingkan dengan Pertamina yang akan di untungkan, karena sudah mempunyai kesiapan infrastruktur dan pendanaan," ungkapnya.

Sementara Kepala BPH Migas Tubagus Haryono mengatakan, tender PSO sudah sesuai dengan peraturan presiden nomor 71/2005 dan pemerintah tidak akan melanggar aturan yang telah dibuat.

Kendati demikian, pemerintah akan terbuka lebar melakukan revisi dan duduk bersama dengan DPR. "Kita akan bahas bersama DPR untuk perpanjangan PSO distribusi BBM," paparnya.

Rencananya mereka para pemengang tender PSO harus bisa memenuhi persyaratan yang ada, seperti menjamin stok yang ada dan fasilitas yang memadai.

Untuk PSO 2009 nanti, pemerintah menargetkan distribusi premium (bensin 88) sebesar 19.444.354 kilo liter, minyak tanah (kirosene) sebesar 5.804.911 kilo liter dan minyak solar 48 (gas oil) sebanyak 11.606.183 kilo liter.